Contoh Skripsi Teknik Informatika PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

Advertisement

Contoh Skripsi Teknik Informatika Terbaru PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR – SkripsiPDF.com.

ANGGI ALWIK JULI SIREGAR, NIM. 13340054

(2017)

PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG
KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR.

Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

[img]

Preview


Text (PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR)

13340054_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
– Published Version

Download (5MB)

| Preview

[img]


Text (PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR)

13340054_BAB-II_sampai_SEBELUM-BAB-TERAKHIR.pdf
– Published Version

Restricted to Registered Academicians of UIN Sunan Kalijaga Only

Download (10MB)

Abstract

Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan
tuntutan ketatanegaraan, perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen telah
memperjelas fungsi, tugas dan wewenang berbagai lembaga negara. Dengan didasarkan pada
prinsip checks and balances sebagai konsekuensi adanya pemisahan kekuasaan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Dasar 1945 terhadap kelembagaan negara, maka kemungkinan akan
terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara. Mengingat Undang-Undang Dasar 1945
maupun Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang
Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara detail pelaksanaan kewenangan tersebut, sehingga
Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Walaupun putusan Mahkamah Konstitusi
sifatnya tidak harus menjadi yurisprudensi dan otomatis berlaku tetapi pertimbangan hukumnya
cukup relevan dan penting untuk dikaji karena dapat dijadikan acuan bagi logika penyelenggara
negara lainnya, juga bagi pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi
periode selanjutnya. Dalam hal sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak
diatur dalam konstitusi, belum ada satu pun norma yang mengaturnya secara eksplisit. Oleh
karenanya perlu dikaji lebih mendalam apakah Mahkamah Konstitusi dapat diperluas
kewenangannya untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak
diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian pustaka (library research) dengan studi
literatur. Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan mengumpulkan teksteks
hukum untuk kemudian ditelaah. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) sumber
yaitu, sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer
merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, sumber data primer dalam penelitian ini
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 24
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.
8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Sumber data sekunder adalah sumber data yang
dimaksudkan untuk memberikan penjelasan terhadap data primer, dalam hal ini adalah Peraturan
Mahkamah Konstitusi No. 8 Tahun 2006 (08/PMK/2006) tentang Pedoman Beracara dalam
Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya,
sumber data tersier yaitu sumber data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data
sekunder, diantaranya adalah teks hukum berupa buku, journal, laporan penelitian, majalah,
makalah, artikel maupun doktrin hukum yang mampu dijadikan alat untuk mendukung penelitian
ini.
Praktik selama ini yang terjadi terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus
perkara sengketa kewenangan lembaga negara (SKLN) yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar 1945 tidak relevan lagi dengan dinamika sengketa kewenangan lembaga
negara yang muncul belakangan ini, sehingga perlu ada perluasan kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, yaitu dengan cara memperjelas kedudukan hukum atau
legal standing kepada lembaga-lembaga negara yang memiliki subjectum litis dan objectum litis
dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Oleh karena itu, Pasal 24C ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945 seharusnya ditafsirkan secara luas antara Pemohon dan Termohon. Agar
Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga
negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Actions (login required)

View Item View Item

Demikian informasi Contoh Skripsi Teknik Informatika Terbaru PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR semoga dapat menambah khazanah Skripsi Teknik Informatika PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

Barangkali dengan Skripsi Teknik Informatika PDF ini dapat menambah wawasan anda dan dapat dijadikan sebagai sumber skripsi Teknik Informatika online. Skripsi Teknik Informatika filetype pdf dapat langsung anda dapatkan melalui website skripsipdf.com. Contoh Skripsi Teknik Informatika di dalam website kami dapat anda gunakan sebagai salah satu bahan dalam anda menyusun Bab 1 Skripsi Teknik Informatika Bab 2 Skripsi Teknik Informatika, bahkan hingga Bab IV Skripsi Teknik Informatika

Selain PDF Skripsi Teknik Informatika, anda juga dapat mendownload skripsi-skripsi yang lain, klik tombol SUKA berikut untuk mendapatkan kabar terbaru tentang skripsi..

Klik untuk download Download Skripsi Teknik Informatika Terbaru PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR

Advertisement
Contoh Skripsi Teknik Informatika PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DASAR | raseco | 4.5