Download Skripsi Akuntansi: ANALISIS KECURANGAN RESTITUSI PPN SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANANNYA

Advertisement

Download Skripsi Akuntansi: ANALISIS KECURANGAN RESTITUSI PPN  SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANANNYA

 

  1. A. Latar Belakang Penelitian

 

Salah   satu   permasalahan   utama   dalam   pelaksanaan   pembangunan   adalah tersedianya dana. Dalam sistem kenegaraan yang modern, pajak merupakan tulang punggung pembiayaan   pelaksanaan pembangunan. Pajak juga sangat berperan dalam menggerakkan roda-roda perekonomian secara makro, yaitu sebagai stimulus fiskal yang terkait dengan iklim investasi, tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kestabilan perekonomian. Sebagai wujud dari kemandirian bangsa, sudah seharusnya masyarakat sebagai Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sebagai kewajiban kenegaraan, dalam pembiayaan negara untuk pembangunan nasional.

Mekanisme  pemenuhan  kewajiban  perpajakan di  Indonesia  telah  diatur  melalui undang-undang perpajakan. Melalui reformasi perpajakan sejak tahun 1983 dan disusul dengan perubahan-perubahan lainnya dalam undang-undang perpajakan, sistem perpajakan Indonesia telah berubah dari sistem official assessment menjadi sistem self assessment. Dalam sistem self assessment ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, serta melaporkan kewajiban perpajakannya. Penerapan sistem ini bukan berarti Wajib Pajak diberi  kebebasan  penuh  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakan  sesuai  kehendaknya sebab dalam undang-undang perpajakan juga telah diatur mekanisme pengawasan bagi

Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem self assessment ini diharapkan akan semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak sehingga penerimaan negara diharapkan semakin meningkat.

Disamping meningkatkan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan, setiap tahun pasti terdapat kasus dimana Wajib Pajak memohon pengembalian atas pajak yang lebih bayar atau sering disebut restitusi, terutama di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Wajib Pajak mempunyai hak atas restitusi karena adanya kelebihan pembayaran pajak yang telah disetor ke kas negara dan diharapkan dengan hasil dari restitusi tersebut akan dapat membantu arus kas usahanya.

Bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat yang sah untuk pengembalian kelebihan pajak sudah seharusnya segera dikabulkan permohonan restitusinya karena disamping pertimbangan ekonomi Wajib Pajak, hal ini merupakan kewajiban bagi negara untuk memenuhinya. Permasalahan yang timbul adalah adanya upaya kecurangan atas restitusi-restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Kasus-kasus kecurangan restitusi ini tentu saja sangat merugikan negara karena seharusnya pajak yang direstitusikan dapat digunakan sebagai biaya pembangunan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan untuk Tahun Anggaran 1999/2000 menunjukkan adanya kecurangan dalam kasus restitusi Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp 642,11 Milyar.1  Kerugian negara tersebut baru berdasarkan sampel saja karena tidak semua Kantor Pelayanan Pajak dan semua restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang telah dikeluarkan oleh fiskus diperiksa. Dapat dibayangkan kerugian negara akibat adanya kecurangan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang sangat besar, dan belum termasuk jenis pajak yang lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, skripsi ini berusaha untuk menganalisis kecurangan dalam restitusi Pajak Pertambahan Nilai dan mencoba untuk memberikan saran-saran alternatif pencegahan dan upaya penanganannya.

 

  1. A. Pengertian dan Sejarah Pajak Pertambahan Nilai

 

  1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

 

Terdapat  beberapa  pengertian  Pajak  Pertambahan  Nilai,  antara  lain  disebutkan bahwa   “Pajak   Pertambahan   Nilai   merupakan   pajak   yang   dikenakan   terhadap pertambahan nilai (value added) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen.”2

Sementara itu, Columbia Encyclopedia menyebutkan bahwa Pajak Pertambahan

 

Nilai adalah “a tax levy imposed on business at all levels of the manufacture and production of a good or service and based on the increase in price, or value, provided by each level.”3

  1. Sejarah Pajak Pertambahan Nilai

 

Pajak   Pertambahan   Nilai   di   Indonesia   merupakan   pengganti   dari   produk sebelumnya  yang  berlaku  yaitu  Pajak  Penjualan  yang  pemungutannya  berdasarkan

 

 

 

 

2 Muhammad Rusjdi, PPN dan PPnBM (Jakarta: PT Indeks, 2004), hal. 01-1.

 

3Columbia Encyclopedia, edisi keenam 2005 (Columbia University Press, 2005)

diunduh dari http://www.encyclopedia.com/html/v1/valueadd.asp per tanggal 16 Januari

2006.

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Undang-undang Darurat Nomor 19 tahun 1951 dan ditetapkan menjadi undang-undang oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 1953.4

Sejak tanggal 1 April 1985 pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (selanjutnya tetap disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984). Latar belakang penggantian Pajak Penjualan dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

  1. Dalam pelaksanaan Undang-undang Pajak Penjualan 1951 telah terjadi banyak perubahan fundamental baik   yang   bersifat   sebagai   penyempurnaan   maupun tambahan. Sebagai akibatnya, hal ini menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya.
  2. Mekanisme  pemungutan   Pajak   Penjualan   berdasarkan   Undang-undang   Pajak Penjualan 1951 dalam pelaksanaannya menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda. Keadaan ini mendorong Wajib Pajak untuk berusaha menghindar dari pengenaan pajak bahkan kalau perlu menyelundupkan pajak.
  3. Undang-undang  Pajak  Penjualan  1951  mengandung  dualisme  sistem  pemungutan pajak, yaitu untuk pengusaha tertentu diterapkan self assessment system sedangkan untuk kelompok pengusaha lainnya digunakan official assessment system. Keadaan ini sangat menyulitkan pengawasan pelaksanaannya.

 

 

4Untung  Sukardji,  Pajak  Pertambahan  Nilai,  edisi  revisi  2005,  cetakan  ke-7 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 15.

 

 

 

  1. Dampak dari pengenaan pajak berganda membuat Pajak Penjualan menjadi tidak netral baik terhadap perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional karena tidak dapat dihitung dengan pasti baik jumlah beban pajak yang dipikul oleh konsumen maupun beban pajak yang terkandung dalam harga komoditi yang akan diekspor.
  2. Variasi tarif  yang  cukup  banyak  menimbulkan  kesulitan  dalam  pelaksanaannya sehingga cukup besar pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.5
  3. Asas-asas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

 

Menurut Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, asas pemungutan pajak dinamakannya “The Four Maxims”.6  Asas pemungutan pajak tersebut juga harus dipenuhi dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

  1. Asas Equality

 

Asas ini mengemukakan bahwa pembagian tekanan pajak di antara masing-masing subjek pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya, di bawah perlindungan pemerintah.

Dalam asas ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama, para Wajib Pajak harus dikenakan pajak

 

 

5Ibid., hal. 15.

 

6Erly Suandy, Hukum Pajak, edisi ke-2 (Revisi) (Jakarta: Penerbit Salemba Empat,

2002), hal. 27.

 

 

 

yang sama.

 

  1. Asas Certainty

 

Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus pasti (certain) dan tidak mengenal kompromi (not arbitrary). Dalam asas ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.

  1. Asas Convenience

 

Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

  1. Asas Efficiency

 

Asas  ini  menetapkan  bahwa  pemungutan  pajak  hendaknya  dilakukan  sehemat- hematnya dan jangan sekali-kali biaya pemungutan pajak melebihi pemasukan pajaknya. C.  Konsep Dasar Pajak Pertambahan Nilai

  1. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

 

Beberapa karakteristik yang dimiliki oleh Pajak Pertambahan Nilai antara lain:7

 

  1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung.

 

Sebagai  Pajak  Tidak  Langsung,  pengertian  Pajak  Pertambahan  Nilai  dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut:

 

 

 

 

7Untung Sukardji, op.cit., hal. 19.

 

 

 

1)  Sudut pandang ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.

2)  Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa telah membayar pajak yang terutang kepada penjual atau pengusaha kena pajak, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke kas negara.

  1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif

 

Yang dimaksud Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban pajak yang ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya tatbestand. Tatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak (disebut juga objek pajak). Oleh karena itu, faktor subjektif subjek pajak tidak ikut menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai.

  1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Multi Stage Tax

 

Multi Stage Tax adalah karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan kemudian di tingkat pedagang besar dalam berbagai bentuk atau nama sampai dengan tingkat pedagang eceran dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

 

 

 

  1. Pajak  Pertambahan   Nilai   Terutang   untuk   Dibayar   ke   Kas   Negara   Dihitung

 

Menggunakan Indirect Subtraction Method/Credit Method/Invoice Method.

 

Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dibayar ke kas negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar ke kepada Pengusaha Kena Pajak lain (disebut Pajak Masukan) dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa (disebut Pajak Keluaran). Metode ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (Indirect Subtraction Method). Pajak yang dikurangkan dengan pajak untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayar ke kas negara dinamakan kredit pajak, oleh karena itu metode ini dinamakan juga metode pengkreditan (credit method). Untuk memastikan bahwa jumlah Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang tercatat benar, diperlukan dokumen penunjang sebagai alat bukti yaitu Faktur Pajak (tax invoice) sehingga metode ini disebut metode faktur (invoice method).

Sebagai konsekuensi dari metode pengkreditan, untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang terutang maka pada setiap penyerahan barang atau jasa yang menjadi objek pajak (Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak), Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak sebagai bukti pemungutan pajak. Di pihak lain, bagi pembeli, penerima jasa, atau importir merupakan bukti pembayaran pajak. Berdasarkan Faktur Pajak inilah akan dihitung jumlah pajak yang terutang dalam satu masa pajak yang wajib dibayar ke kas negara.

 

 

 

  1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri.

 

Sebagai pajak atas konsumsi umum dalam negeri, Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan  atas  konsumsi  Barang  Kena  Pajak  dan/atau  Jasa  Kena  Pajak  yang dilakukan di dalam negeri. Pajak atas konsumsi sebagai tujuan akhir Pajak Pertambahan Nilai mempunyai maksud mengenakan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi (a tax consumption expenditure) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan baik badan swasta maupun badan pemerintah.

  1. f. Pajak Pertambahan Nilai bersifat netral.

 

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai dibentuk oleh dua faktor, yaitu:

 

1)  Pajak Pertambahan Nilai dikenakan baik atas konsumsi barang maupun jasa.

 

2)  Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip tempat tujuan (destination principle)

 

dalam pemungutannya.

 

Pajak Pertambahan Nilai mengenal dua prinsip pemungutan, yaitu:

 

1)  Prinsip tempat asal (origin principle).

 

Prinsip  tempat  asal  mengandung  pengertian  bahwa  Pajak  Pertambahan  Nilai dipungut di tempat asal barang atau jasa yang akan dikonsumsi.

2)  Prinsip tempat tujuan (destination principle).

 

Berdasarkan prinsip tempat tujuan, Pajak Pertambahan Nilai dipungut di tempat barang atau jasa dikonsumsi.

  1. Pajak Pertambahan  Nilai  tidak  menimbulkan  dampak  pengenaan  pajak  berganda.

 

Kemungkinan  pengenaan  pajak  berganda  dapat  dihindari  sebanyak  mungkin

 

 

 

karena Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas nilai tambahnya saja.

 

  1. Kelebihan dan Kekurangan Pajak Pertambahan Nilai

 

Beberapa   kelebihan   dan   kelemahan   Pajak   Pertambahan   Nilai   berdasarkan karateristiknya:8

  1. Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai.

 

1)  Mencegah terjadinya pengenaan pajak berganda.

 

2)  Netral dalam perdagangan dalam dan luar negeri.

 

3)  Pajak Pertambahan Nilai sangat membantu likuiditas perusahaan.

 

4)  Ditinjau   dari   sumber   pendapatan   negara,   Pajak   Pertambahan   Nilai   tidak membebani konsumen selaku pemikul pajak sehingga memudahkan untuk memungutnya.

  1. Kelemahan Pajak Pertambahan Nilai.

 

1)  Biaya administrasi relatif tinggi bila dibandingkan dengan Pajak Tidak Langsung lainnya, baik di pihak administrasi pajak maupun Wajib Pajak.

2)  Karakteristik  Pajak  Pertambahan  Nilai  sebagai  pajak  objektif  menimbulkan dampak regresif, yaitu:

  1. a) Semakin besar tingkat kemampuan konsumen maka semakin ringan beban pajaknya, dan sebaliknya;
  2. b) Semakin rendah tingkat kemampuan konsumen maka semakin berat beban pajaknya.

 

8Ibid., hal. 29.

 

 

 

3)  Pajak Pertambahan Nilai sangat rawan dari upaya penyelundupan pajak.

 

4)  Pajak Pertambahan Nilai menuntut tingkat pengawasan yang lebih cermat oleh administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

  1. Dasar Pengenaan Pajak

 

Dasar Pengenaan Pajak digunakan untuk menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dengan mengalikannya dengan tarif yang berlaku. Terdapat beberapa Dasar Pengenaan Pajak, yaitu:9

  1. Harga Jual

 

Harga jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai

1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. b.   Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai

1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. c.   Nilai Impor

Nilai Impor sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai berupa uang, yang menjadi

 

 

9Ibid., hal. 263.

 

 

 

dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

  1. Nilai Ekspor

 

Nilai Ekspor sebagai Dasar Pengenaan Pajak dirumuskan sebagai nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

  1. Nilai Lain

 

Nilai Lain adalah suatu nilai berupa uang yang digunakan sebagai Dasar Pengenaan Pajak bagi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang memenuhi kriteria tertentu.

  1. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

 

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas “Nilai Tambah” (added value) dari Barang Kena  Pajak  atau  Jasa  Kena  Pajak  yang  diserahkan  oleh  Pengusaha  Kena  Pajak. Sedangkan “Nilai Tambah” adalah suatu nilai yang merupakan hasil penjumlahan biaya produksi atau distribusi dan laba yang diharapkan oleh pengusaha. Secara sederhana, nilai tambah di bidang perdagangan dapat juga diartikan sebagai selisih antara harga jual dengan harga beli dagangan.

 

 

 

Dalam  menghitung  Pajak  Pertambahan  Nilai  yang  terutang  atas  Nilai  Tambah tersebut, dikenal tiga metode yaitu:10

  1. Addition Method

 

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai dihitung dari penjumlahan seluruh unsur Nilai Tambah dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

  1. Substraction Method

 

Berdasarkan metode ini, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dari selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian, dikalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku.

  1. Credit method

 

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang merupakan hasil pengurangan antara Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh pengusaha pada saat ia melakukan penjualan (Pajak Keluaran) dengan Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat ia melakukan pembelian (Pajak Masukan).

Dari  ketiga  metode  tersebut,  Pajak  Pertambahan  Nilai  Indonesia  menganut  “Credit

 

Method/Invoice Method/Indirect Substraction Method.”

 

  1. Faktur Pajak

 

  1. Pengertian Faktur Pajak

 

Sesuai dengan Pasal 1 Nomor 23 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984, definsi Faktur Pajak adalah: bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena

 

10Ibid., hal.32

 

 

 

Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

  1. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

 

Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh  Pengusaha  Kena  Pajak  karena  perolehan  Barang  Kena  Pajak  dan  atau penerimaan  Jasa  Kena  Pajak  dan  atau  pemanfaatan  Barang  Kena  Pajak  tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak atau ekspor Barang Kena Pajak. 11

  1. Faktur Pajak Fiktif

 

Faktur Pajak Fiktif adalah Faktur Pajak yang dibuat tanpa adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.12  Nama/jenis barang/jasa yang menjadi objek transaksi, jumlah dan harga yang ada di dalam faktur serta jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut semuanya fiktif.

 

 

 

 

 

11Muhammad Rusjdi, op.cit., hal. 09-1.

 

12Almuden Situmorang, “Faktur Pajak Fiktif Siapa yang Terlibat?”, Berita Pajak, Nomor 1333, hal.45-48.

 

 

 

  1. Faktur Pajak Sebagai Alat Pengawasan

 

Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan setiap penyerahan Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak tersebut kemudian dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Faktur  Pajak  menunjukkan  pertanggungjawaban  pajak  dari  penjual  dan  bukti utama bagi pembeli untuk mengurangkan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayarnya. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pajak dapat mengawasi besarnya Pajak Keluaran dan Pajak Masukan Pengusaha Kena Pajak melalui sarana Faktur Pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa.

  1. Pengembalian Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai

 

Dalam hal terjadi kelebihan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, Wajib Pajak mempunyai hak untuk mengkompensasi atau merestitusi kelebihan Pajak Masukan tersebut. Hak tersebut dapat dipergunakan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.

Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Keputusan Direktur

 

Jenderal Pajak Nomor Kep-160/PJ.21/2001 adalah:

 

  1. Kelebihan  Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

 

 

 

  1. Dalam hal ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, disamping kelebihan Pajak Masukan  sebagaiman  dimaksud  dalam  huruf  a,  juga  Pajak  Penjualan  atas Barang Mewah yang telah dibayar atas perolehan Barang Mewah yang diekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.
  2. Sanksi Administrasi dan Pidana

 

Berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 mengatur ketentuan sanksi dan/atau denda administrasi dan sanksi pidana yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai.

  1. Sanksi dan/atau Denda Administrasi

 

1) Apabila  Surat  Pemberitahuan  tidak  disampaikan  dalam  jangka  waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

2)  Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% (nol persen), jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar    100%    (seratus    persen)    dari    Pajak

 

 

 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang tidak atau kurang dibayar.

3)  Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir        sampai   dengan   tanggal   pembayaran   karena   pembetulan   Surat Pemberitahuan itu.

4)  Sekalipun   telah   dilakukan   tindakan   pemeriksaan,   tetapi   sepanjang   belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar

2 (dua) kali jumlah pajak yang kurang dibayar.

 

 

 

5)  Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

6)  Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

7)  Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar

2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. b.   Sanksi Pidana

1)  Setiap orang yang karena kealpaannya:

 

  1. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

 

  1. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan  keterangan  yang  isinya  tidak  benar,  sehingga dapat  menimbulkan  kerugian  pada  pendapatan  negara,  dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2)  Setiap orang yang dengan sengaja:

 

  1. tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak

 

 

 

Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; atau b.   tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau

  1. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  denda  paling  tinggi  4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

 

 

Download Skripsi Akuntansi: ANALISIS KECURANGAN RESTITUSI PPN  SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANANNYA

Advertisement
Download Skripsi Akuntansi: ANALISIS KECURANGAN RESTITUSI PPN SERTA UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANANNYA | raseco | 4.5